Mendagri Masih Belum Terima Berkas Perpanjangan SKT FPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Front Pembela Islam (FPI) belum mengajukan kembali berkas perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau SKT Ormas. Dia mengaku belum menerimanya.

Diketahui, Kemendagri mengembalikan berkas perpanjangan STK FPI pada 12 Juli lalu karena ada syarat yang belum terpenuhi.

"Kata dirjen (politik dan pemerintahan umum) belum (diserahkan kembali), sabar saja," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/7).

Tjahjo menolak berkomentar banyak terkait masalah perpanjangan izin FPI. Ia juga tak menjawab saat ditanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka kemungkinan tak memperpanjang SKT FPI jika tidak tunduk pada Pancasila.

"Saya enggak mau komentar," ujarnya.

Terpisah, Direktur Ormas Ditjen Polpum Lutfi mengatakan pihaknya tidak memberi tenggat pengajuan berkas perpanjangan SKT kepada FPI. Dengan kata lain, ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab itu boleh kapan saja mengajukan kembali berkas perpanjangan.

"Tidak ada (tenggat waktu)," kata Lutfi saat dihubungi.

Seperti halnya Tjahjo, Lutfi pun enggan bicara banyak soal perpanjangan SKT FPI sebagai ormas. Dia hanya mengatakan sebaiknya FPI memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu.

Diketahui, SKT FPI habis pada 20 Juni lalu. Mereka lantas mengajukan perpanjangan ke Kemendagri.

Namun, Kemendagri mengembalikan berkas FPI pada 12 Juli lalu. Ada 10 dari 20 persyaratan yang belum dipenuhi.

Terbaru, Presiden Jokowi turut menyinggung soal perpanjangan SKT FPI.

Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7), menyatakan pemerintah mungkin saja tak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu dinilai tak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Minggu (28/7). (fra/gil)

Let's block ads! (Why?)