Penerima Beasiswa Negara Diingatkan soal Organisasi Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengingatkan peserta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak terlibat dalam organisasi radikal selama studi di luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono dalam acara persiapan keberangkatan peserta LPDP angkatan 160 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/3). Ada 206 peserta LPDP yang hadir, 75 di antaranya bakal berangkat ke luar negeri tahun ini.

"Saat nanti kalian di luar negeri, please hindarkan dari mengikuti organisasi-organisasi radikal. Sorry to say, kalau kalian nanti melakukan hal itu kalian pulang akan menyulitkan kalian sendiri," ujarnya.

Agus mengatakan bentuk pancasila sebagai dasar negara, maupun konsep-konsep kenegaraan lainnya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Agus, di era sekarang mahasiswa seharusnya memikirkan strategi menyusun masa depan dan menjadi pemimpin negara.

"Bukan memikirkan apa pancasila, kenapa Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi. Kalau kalian habiskan untuk itu, percuma. Enggak usah sekolah," ucapnya.

Perkara Pancasila, Agus mengatakan dasar negara tersebut penyusunannya melibatkan tokoh agama, sehingga unsur keagamaan dalam Pancasila seharusnya tidak lagi diperdebatkan.

"Jangan punya pikiran negara khilafah. Saya ditugaskan di sini sebagai negara, saya perwakilan negara. Ini kalian dibeasiswai oleh negara. Tidak ada tempat bagi anak-anak bangsa yang menggunakan resources negara [untuk] melawan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]
Selain perkara Radikal, Agus juga mengingatkan agar peserta LPDP berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia mengatakan seleksi dan pengawasan calon mau pun peserta LPDP diperhatikan sampai ke ranah media sosial.

Jika peserta kedapatan bertutur kasar atau menyiarkan dan mengkonsumsi konten tidak baik, bisa jadi peserta ditegur atau calon peserta tidak dapat beasiswa yang diinginkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo baru-baru ini becerita ia sempat kesulitan memilih pejabat eselon I di pemerintahan pusat. Hal ini karena masih ada di antara calon pejabat yang memiliki paham radikal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengaku ada pegawainya yang mempraktikkan ajaran agama eksklusif, hingga membatasi pergaulannya dengan pegawai lain. Hal ini kemudian menyulitkan sinergi di Kementerian Keuangan akibat ada sikap intoleran tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengatakan laporan intoleransi merupakan keluhan paling banyak di situs aduan ASN. Jumlahnya ada 29 aduan intoleransi, 17 aduan anti NKRI, 11 aduan konteks radikalisme, tiga aduan anti Pancasila dan 17 aduan lainnya.

Sedangkan di lingkungan pendidikan, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan setidaknya ada 52 persen siswa yang setuju akan aksi radikalisme menurut survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian.

Juga ada 14,2 persen siswa menyetujui serangan bom. Kemudian 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tak relevan, serta 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju penerapan syariat Islam di Indonesia.

(fey/bmw)

Let's block ads! (Why?)