Pace Mace di Papua dan Kabut Moral Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo bisa jadi salah diagnosis soal Papua. Dikiranya, kerusuhan di Manokwari dan beberapa daerah lain di Papua Barat, sekadar dipicu masalah pelanggaran moral. Karena diagnosis yang keliru itulah Jokowi lantas mengeluarkan obat berupa anjuran moral: 'agar Pace dan Mace di Papua memaafkan hal yang telah membuat mereka tersinggung'.

Anjuran moral Jokowi atas persoalan Papua ibarat memberikan segelas air kepada orang yang sedang sekarat karena kelaparan di lumbung padi.

Air itu mungkin bisa membantu orang tersebut bertahan hidup, tapi untuk berapa lama?

Persis seperti Papua. Jokowi gagal melihat kerusuhan Papua dalam konteks yang lebih besar.

Jika kerusuhan semata dipicu insiden rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, akhir pekan lalu, anjuran moral dan janji klise tentang penghormatan terhadap harkat orang Papua, mungkin bisa meredam amarah massa untuk sementara.

Sayangnya, rasialisme bukan satu-satunya yang memicu kemarahan orang Papua. Kerusuhan yang terjadi pada pekan lalu sampai hari ini adalah erupsi kecil dari sebuah kawah yang sedang bergejolak.

Kawah yang bergejolak itu menyimpan aneka ragam persoalan yang selama ini dialami oleh orang-orang Papua. Mulai dari pelanggaran HAM, kemiskinan, hingga praktik diskriminasi dan rasialisme.

Persoalan di Papua kompleks dan terstruktur. Persoalan-persoalan itu sudah merentang sejak Republik berupaya mengintegrasikan Papua menjadi bagian dari NKRI. Papua hanya diperlakukan sebagai objek.

Ambisi Repubik menguasai Papua sedikitnya didasarkan pada tiga pijakan klaim.

Klaim pertama dengan meyakini Papua sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Klaim kedua dengan menyebut Papua sebagai bekas jajahan Hindia-Belanda, seperti halnya pulau-pulau lain di Indonesia. Dan terakhir untuk mencegah sebuah negara boneka imperialis berdiri di ujung kepulauan nusantara.

Dari ketiga alasan itu, hanya alasan kedua yang masih bisa diperdebatkan. Dua alasan lain, dugaan penulis, adalah hasil imajinasi Sukarno dan kawan-kawan yang mendukungnya. Mohammad Hatta bahkan telah mengingatkan Sukarno mengenai bahaya memasukkan Papua ke Indonesia.

Hatta adalah pendiri Republik yang tak setuju Papua menjadi bagian dari Indonesia. Hatta beralasan Papua bukan bagian dari ras melayu.

Mengutip Historia, Hatta mengingatkan prasangka negatif dari masyarakat internasional yang mungkin muncul jika Indonesia memasukkan Papua.

"Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka," kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945 yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.

"Jadi jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi (kepulauan) Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ke tengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas?," tanya Hatta kepada hadirin sidang.

Yang paling penting dalam sidang BPUPKI itu ialah tak ada satu pun perwakilan dari Papua ketika tokoh-tokoh pendiri bangsa membahas nasib tanah mereka.

Pace Mace di Papua dan Kabut Moral Jokowi

Kisruh di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Pengabaian terhadap hak warga Papua menentukan nasib sendiri berlanjut saat diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Referendum yang seharusnya digelar dengan mekanisme satu orang satu suara atau one man one vote, tidak pernah terjadi. Nasib Papua dalam Pepera hanya diputuskan oleh sebagian orang Papua. Belum lagi laporan dugaan intimidasi terhadap para peserta Pepera.

Dengan segala kontroversi itu, Pepera menghasilkan suara mayoritas peserta menginginkan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Empat tahun setelah Pepera, tepatnya 3 Maret 1973, Jenderal Soeharto meresmikan salah satu proyek investasi asing terbesar di Indonesia, yakni tambang tembaga milik PT Freeport di bumi Papua.

Horor di Papua

Kekerasan terhadap warga Papua semakin menjadi-jadi saat pemerintah menetapkan status daerah operasi militer (DOM) 1978-1998.

DOM berlangsung 20 tahun. Sementara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada ribuan korban jiwa dari masyarakat sipil sejak Republik memasuki Papua.

Belasan kasus dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil pun menyeruak. Kasus-kasus itu di antaranya Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, Wasior 2001 dan Wamena 1 April 2003. Atau kasus besar seperti Biak Berdarah 1998.

Yang baunya masih tercium kuat, tentu saja tragedi Paniai 2014. Saat itu, empat anak tewas diduga akibat aksi represif dari aparat.

Dugaan kejahatan terhadap masyarakat Papua itu belum termasuk kerusakan alam akibat eksploitasi dan kemiskinan di sejumlah wilayah Papua.

Presiden Jokowi tentu saja telah membuat perubahan di Papua selama memimpin.

Pembangunan infrastruktur digalakkan untuk membuka wilayah-wilayah terpencil. Perhatian psikologis tak kurang-kurangnya dicurahkan. Papua mungkin menjadi salah satu wilayah yang paling sering dikunjungi Jokowi selama berkuasa.

Namun pendekatan infrastruktur Jokowi tak sebanding dengan ribuan nyawa yang meregang di Bumi Cendrawasih. Atau dengan kekerasaan yang selama puluhan tahun terus menimpa masyarakat sipil.

Presiden Jokowi melintas di jalan Trans Papua.(Foto: ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)

Benar bahwa infrastruktur bisa menciptakan peluang mobilitas sosial. Tetapi infrastruktur dan belaian psikologis tak bisa membayar nyawa orang-orang sipil tak berdosa yang mati akibat konflik dan kepentingan. Atau memulihkan harkat masyarakat akibat konflik dan kesewenang-wenangan selama operasi militer di Papua.

Maka, Pak Jokowi, jika rakyat Papua mengamuk akibat cercaan rasialis yang terjadi di Surabaya, akhir pekan lalu, sesungguhnya sikap itu bukan respons ketersinggungan sesaat.

Reaksi masyarakat Papua harus dilihat dengan mata yang lebih tajam, yakni respons terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan selama puluhan tahun.

Maka, cukuplah seruan moral kepada masyarakat Papua. Dugaan penulis, orang-orang Papua sesungguhnya tak terobsesi menjadi bijak bestari seperti empu yang bersemayam di rumah angin.

Yang mereka inginkan hanyalah hidup sebagai orang-orang bebas.

Bebas dari penindasan, diskriminasi, dan ancaman terhadap nyawa mereka. Seruan kebajikan tak akan mengairi dahaga panjang orang-orang Papua akan keadilan. (asa)

Let's block ads! (Why?)