DPR Tegaskan Jokowi Tak Bisa Intervensi Seleksi Capim KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang menegaskan Presiden Joko Widodo tak bisa melakukan intervensi terhadap seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang sedang berlangsung saat ini. Hal ini merespons petisi di change.org agar Jokowi mengintervensi seleksi Capim KPK karena 20 nama yang lolos dianggap tidak berintegritas.

Junimart menekankan bahwa Jokowi sendiri sudah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi (Pansel) yang memiliki kewenangan untuk memilihan Capim KPK.

"Tidak bisa [Jokowi intervensi], karena presiden sudah menunjuk Pansel, bagaimana presiden anulir keputusan, ya tidak bisa. Kita tahu semua lah siapa pansel ini," kata Junimart kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku heran banyak pihak yang terlalu ikut campur terhadap proses seleksi yang dilakukan Pansel Capim KPK saat ini.

Ia menegaskan semua anggota Pansel punya rekam jejak yang kredibel dan mumpuni dalam bidangnya masing-masing.

"Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang menurut saya punya kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan kelompok tertentu jangan diatasnamakan sebagai kepentingan anak bangsa. Kan tidak boleh begitu, Jadi biarkan mereka [Pansel] bekerja," kata dia.

Junimart meminta publik lebih baik mengadukan Capim KPK yang dinilai bermasalah ke Komisi III. Pengaduan di Komisi III dibuka apabila pansel dinilai tak membuka ruang pengaduan dan partisipasi bagi masyarakat terkait seleksi Capim KPK.

Di sisi lain, Komisi III juga akan memanggil Pansel sebelum fit and proper test atau uji kepatutuan dan kelayakan. Pemanggilan di lakukan untuk menanyakan berbagai kritik dari masyarakat terkait seleksi capim.

"Ya, nanti sebelum fit and proper test kita memanggil pansel ini. Kan dulu gitu. Kita undang kembali para pansel ini. Kenapa ini lolos kenapa itu lolos," kata dia.

Sedangkan uji kepatutan dan kelayakan para Capim KPK ditargetkan digelar bulan depan. Sebab, para capim KPK definitif harus diserahkan kepada Jokowi untuk dilantik pada Bulan Desember 2019 ini.

"Ya Desember kan harus ada komisioner baru, makanya September sudah harus fit and proper test," kata dia.

Sebelumnya peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Jokowi mengintervensi seleksi Capim KPK.

Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi Capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org.

[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)

Let's block ads! (Why?)