Pengamat Kritik Gagasan Taksi Online Kebal Ganjil Genap

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan uji coba perluasan ganjil genap lalu lintas di ibu kota RI tersebut, Senin (12/8).

Terkait uji coba sistem baru tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mempertimbangkan taksi online terbebas dari kebijakan ganjil genap. Anies mengakui wacana itu sudah dibicarakan dengan pihak penyedia jasa transportasi online dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pekan lalu.

Rencananya, DKI akan memberikan tanda bagi taksi online yang akan dibebaskan ganjil genap. Tanda khusus diberikan mengingat pelat taksi online selama ini masih berwarna hitam, sama pada mobil pribadi pada umumnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai Pemprov DKI dan pemangku kepentingan terkait harus mewaspadai 'bibit kecurangan' lain.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," kata Djoko lewat aplikasi pesan kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/8).

Selain itu, sehari sebelumnya seperti diberitakan sejumlah media massa, Menhub Budi Karya Sumadi pun berharap agar taksi online kebal ganjil-genap.

"Semestinya Kemenhub sekarang lebih bijak untuk memikirkan keberadaan transportasi umum se-Indonesia yang sudah kolaps," ujar Djoko menyikapi pernyataan Budi.

Peneliti di Laboratorium Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang itu berharap pemerintah pusat lebih bijak untuk membetulkan transportasi umum yang humanis di Indonesia.

"Sudah saatnya euforia taksi online diakhiri, karena kalau Kemenhub cermat banyak yang jadi korban karena ketidakjelasan program ini," katanya.

"Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas bagaimana melakukan pembinaannya," sambung Djoko.

Djoko menilai dari sistem transportasi online itu hanya pihak aplikator saja yang berjaya, sementara para pengemudi hanya menjadi sapi perahan dan tumbal bagi langgengnya industri teknologi finansial.

Ia pun menyindir bahwa Kemenhub seolah tidak atau kurang menyadari hal tersebut. Sementara itu, rakyat dibuat seolah senang tetapi sebenarnya semu. Djoko pun menegaskan keterpurukan transportasi umum di daerah akibat Kemenhub tidak peduli dan bekerja lambat.

"Rakyat jadi mahal mengeluarkan ongkos transportasi yang kisaran 25-35% dari pendapatan bulanannya. Sungguh tidak ideal. Di negara lain rata rata sudah di bawah 10%," kata Djoko.

Sementara itu, menanggapi pertimbangan jika taksi online kebal ganjil genap, Kadishub DKI Syafrin Liputo menegaskan sejauh ini pihaknya berkomitmen untuk membebaskan kebijakan ganjil genap kepada taksi dengan pelat kuning.

Sampai saat ini pengecualian ganjil genap hanya untuk angkutan umum pelat kuning. Iya. [Taksi online] tidak masuk," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (12/8).

Syafrin mengatakan dari kajian awal ganjil genap ini bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari yang menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum. Karena itu, DKI hanya membebaskan ganjil genap untuk transportasi umum dan taksi pelat kuning saja.

"Harapannya ada ganjil genap ini terjadi shifting ke angkutan umum maka kita harapkan yang akan pengecualian hanya angkutan umum," jelas dia.

Jika nanti taksi online dibebaskan ganjil genap, ia khawatir masyarakat tidak turut berpindah ke kendaraan umum.

[Gambas:Video CNN] (kid)

Let's block ads! (Why?)