PSBB Rasa Lockdown dan Maju Mundur Isu KRL

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kepala daerah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) mendorong wacana penghentian operasional kereta rel listrik (KRL) sementara selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah menyampaikan permintaan ini kepada pemerintah pusat. Ia mengklaim pemberhentian akan dilakukan setelah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah rampung.

Rencana penghentian dimaksudkan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) di KRL. Sebab, KRL selama ini masih menjadi moda transportasi yang paling diminati warga DKI dan penyangga.

Ada kekhawatiran terjadi penularan jika KRL tetap beroperasi selama PSBB mengingat jumlah penumpang tak berkurang signifikan selama masa PSBB. Namun niat baik ini justru dinilai bertentangan dengan kebijakan PSBB itu sendiri. Setidaknya, pendapat ini berdasarkan sejumlah pakar transportasi dan kebijakan publik.

Pengamat kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Naiggolan berpendapat penghentian KRL tidak bisa dilakukan selama PSBB.

Penghentian KRL ibarat menyamakan PSBB dengan lockdown.

"Padahal ini baru PSBB, bukan lockdown, itu harus dipahami dulu. Lain kalau lockdwon, [transportasi publik] diberhentikan enggak apa-apa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/4).

PSBB memang membatasi sejumlah hal. Pada Pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Tetapi menurut Tigor pembatasan tidak sama dengan penghentian total. Tigor itu juga mengingatkan dampak ekonomi bagi warga jika para kepala daerah ngotot menghentikan KRL Jabodetabek.

PSBB Rasa Lockdown, Keliru Jabodetabek Ingin Hentikan KRL

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat menghentikan operasional KRL selama masa PSBB. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Penghentian KRL akan membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Orang-orang itu adalah para pekerja di sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB, yang tersebar di daerah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, hingga Bogor dan Tangerang. Tigor tak menampik kebijakan pembatasan jumlah penumpang angkutan umum yang telah diterapkan sebelumnya, tidak efektif. Masih banyak warga yang melanggar. Meski demikian, persoalan itu masih bisa dicari solusinya tanpa harus menghentikan operasional KRL.

Solusi yang ditawarkan Tigor adalah pengelolaan penumpang berdasarkan data pekerja. Untuk hal ini, kata dia, pemerintah daerah di Jabodetabek seharusnya bekerja sama mendata jumlah pekerja yang masih berlalu-lalang dari dan ke Jakarta.

"Jakarta harus punya data. Berapa pekerja yang usaha atau kantornya masih bisa buka selama PSBB. Kemudian mereka tinggal di mana," tuturnya.

Dari data itu, Tigor berkata pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan pembatasan atau pengurangan moda transportasi yang tepat dan tidak menimbulkan kekacauan.

Tigor pun khawatir jika KRL dihentikan bisa menimbulkan kekacauan.

Dia mengingatkan hal ini pernah terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta memutuskan pembatasan transportasi publik tanpa persiapan matang. Akibatnya, terjadi penumpukan antrean penumpang di stasiun MRT Jakarta dan Halte Transjakarta.

"Dulu, kan itu ngaco. Enggak punya data main dikurangi. Dibilang itu pesan kejut. Kan, jadi enggak bener," tambahnya.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung sepakat transportasi publik tak bisa dihentikan selama PSBB.

Ia mengatakan transportasi publik seyogyanya wajib melayani masyarakat, kecuali ada aturan darurat yang jelas menyatakan bisa diberhentikan.

"Pelayanan publik kita sudah terlalu lama tidak dianggap hak rakyat. Padahal pelayanan publik harus memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Apalagi bagi mereka yang harus melayani di sektor yang diutamakan," katanya.

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dalam situasi PSBB di tengah wabah seperti sekarang, kata Lisman, seharusnya transportasi publik tidak diberhentikan. Apalagi, pemerintah telah mengatur pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan pribadi.

Menurut Lisman, pemerintah daerah hanya perlu menjalankan aturan yang ada dengan dibarengi pengawasan dan pemeriksaan ketat di lapangan.

Dengan pengawasan yang ketat, menurut dia, hanya orang-orang yang memang punya kebutuhan jelas dan legal yang akan keluar dan menggunakan moda transportasi.

"Di mana suratnya? Harus ada surat dari instansi bagi mereka yang harus bepergian. Kalau dicegat, ada bukti," jelas Lisman.

Pemeriksaan ini tak hanya berlaku di titik pemeriksaan angkutan pribadi oleh petugas polisi dan dinas perhubungan. Namun juga dilakukan petugas di stasiun dan halte angkutan umum.

Walaupun demikian, Kementerian Perhubungan akhirnya menyatakan KRL akan tetap beroperasi pada Sabtu (18/4) dengan sejumlah pembatasan. Namun, pernyataan ini bisa jadi membuat terang sejumlah pihak yang mengusung penghentian KRL beroperasi. (fey/wis)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)