CNN Indonesia | Kamis, 22/08/2019 08:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 mencatat 86 persen rukun warga (RW) di DKI Jakarta masuk kategori kumuh. Jumlah ini didapat dari pendataan yang dilakukan pada 521 RW.Permukiman kumuh didata berdasarkan evaluasi RW Kumuh BPS 2013 (223 RW), RW kumuh rekomendasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) milik pemerintah pusat (21 RW), dan usulan RW kumuh yang muncul dari persepsi kelurahan (277 RW).
Dari hasil pendataan dinyatakan 445 RW kumuh dalam berbagai tingkatan. Kantong kawasan kumuh tersebar di empat penjuru mata angin: timur ke barat, utara ke selatan. Mulai dari Kampung Pulo-Melayu, Palmerah-Tambora, Cilincing-Penjaringan, hingga Tebet.
Sementara versi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 49 persen atau 118 dari 267 kelurahan di provinsi yang punya anggaran Rp89 triliun itu masuk kategori kumuh.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil dengan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama dalam menyikapi permukiman beraroma kekumuhan. Anies berkali-kali dalam sejumlah wawancara, memamerkan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan.
Pendekatan ini memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam program pembenahan kampung kumuh. Aksi Anies seolah menghapus trauma penggusuran era Ahok di Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, hingga Kampung Pulo.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengaku sudah mendapat instruksi dari Anies Baswedan agar sebuah kawasan itu tak lagi punya predikat kumuh. Pembenahan dilakukan secara bertahap.
"Kami sudah terima arahan. 200 RW terlebih dahulu dalam lima tahun ini," jelas Kelik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).
Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Kedua, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
 Kampung Ampiun Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pendekatan pemerintah
Kelik menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan Community Action Plan (CAP). Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.
"Kami anggap masyarakat setempat lebih tahu akan kebutuhan mereka untuk membuat lingkungan menjadi asri," jelas Kelik.
Dalam CAP akan digodok dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP masak, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP).
"Tahapan terakhir adanya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan minimal 3 bulan sekali," terang dia.
Kelik mengatakan, Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp24 miliar untuk sistem CAP di 2019 dan Rp9,96 miliar di 2018. Anggaran serupa akan diterapkan di seluruh kawasan kumuh Jakarta.
Rusunawa, ujar Kelik, disiapkan jika sewaktu-waktu wali kota butuh tempat warga sementara dalam kepentingan penataan kawasan. "Kita siapkan unit mana yang terdekat sesuai arahan pak Gubernur," jelas dia.
Adapun anggaran rusun untuk 10 lokasi di tahun 2019 sebesar Rp897 miliar. Dengan dana ini, kata dia, DKI bisa membangun sekitar 5.832 unit rusun dengan sistem multiyears. Pemprov DKI menyatakan eksekusi pembangunan rusun masih dalam tahap lelang.
21 Kampung prioritas akan dikerjakan DKI terlebih dahulu. Mereka ialah kampung Lodan, Tongkol, Krapu, Muka, Walang dan Akuarium. Kemudian kampung Marlina, Elektro, Gedong Pompa, Blok Empang dan Kerang Ijo. Selanjutnya Kampung Baru Tembok Bolong, Tanah Merah, Prumpung, Rawa Barat, Rawa Timur dan Guji Baru. Terakhir Kunir, Kali Apuran, Sekretaris dan Baru.
Bersambung ke halaman selanjutnya: Melawan Trauma Penggusuran
(ctr/ain)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2TUJX85
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kampung Kumuh Ibu Kota dan Jurus 'Naik Kelas' Era Anies"
Post a Comment