Walhi Harap Jokowi Jawab Empat Krisis saat Pidato Kenegaraan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban atas sejumlah krisis yang terjadi selama ini saat menyampaikan Pidato Kenegaraan. Di antaranya krisis ekologi, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan sudah ada jutaan jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana hidrologis yang terjadi setiap tahun. Menurutnya, Jokowi perlu menyampaikan jawaban atas masalah ekologi tersebut.

Misalnya dengan mengutarakan rencana pemulihan ekosistem dengan melibatkan masyarakat setempat.

"Jadi kalau kita bicara soal tugas pemerintahan sesuai dengan undang-Undang Dasar 1945 itu tadi yang pertama menjamin keselamatan bangsa dan negara itu udah nggak aman sebenarnya," ujar Yaya.

Segmen ekonomi, Yaya berharap Jokowi memaparkan suatu perubahan atas model kebijakan ekonomi ekstraktif yang dipakai selama ini. Menurutnya, kebijakan tersebut kerap bermasalah.

Kebijakan ekonomi ekstraktif sendiri terkait dengan penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia di masyarakat.

Ihwal politik, Yaya mengatakan masih banyak elite yang tidak mengutamakan kepentingan umum. Salah satunya adalah praktik korupsi.

Ia berharap Jokowi bersikap lebih tegas di periode berikutnya terhadap oknum-oknum tersebut.

Krisis kebudayaan juga disingggung Yaya. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang tidak memahami budaya lokal. Dia berharap Jokowi menyampaikan jawaban atas hal itu dan diterapkan di periode mendatang.

"Tergerusnya pengetahuan lokal akibat intervensi ekonomi politik, memutus ketergantungan antara masyarakat dengan alamnya," ucapnya.

Kementerian Baru Mirip Tanam Paksa

Yaya lalu menyebut kementerian investasi yang ingin dibentuk Jokowi di periode mendatang bisa menerbitkan masalah baru. Menurutnya, bisa saja terjadi praktik tanam paksa seperti di jaman penjajahan Belanda di masa silam.

Diketahui, Jokowi ingin membentuk kementerian yang khusus mengelola bidang investasi dan ekspor.

"Sama seperti masa cultuurstelsel (tanam paksa), dipaksa menanam tanaman untuk dibawa oleh penjajah ke pasar," ucap Yaya.

Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda di1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan gula. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Yaya berpendapat hal ini sama dengan keadaan sekarang di mana masyarakat Indonesia hanya dijadikan buruh yang menopang produksi untuk memenuhi kepentingan pasar global. Padahal, kebutuhan masyarakat di Indonesia sendiri belum terpenuhi semuanya.

Kemiskinan pun masih marak. Perbedaanya saat ini pihak yang memaksa menurut Yaya adalah korporasi besar. Ia meminta agar Jokowi dan orang-orang di sekitarnya tidak mengulang kesalahan itu.

"Kesalahan kalau menurut saya, kalau orientasinya masih seperti kemarin itu untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia membangun dengan skala besar kemudian orang Indonesia hanya menjadi buruh-buruh," jelasnya.

Mental Eksploitasi

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menilai cara pikir Jokowi terhadap alam hanya sebatas mengeksploitasi. Dia berkesimpulan demikian merujuk dari pernyataan Jokowi selama ini.

"Itu selalu terjawab dari statement-statement Jokowi. Jadi kalau mau berbicara sumber daya alam, maka sebenarnya gagasannya itu gagasan eksploitasi dan itu yang di masa transisi ini harus diubah," ujar Reynaldo.

Cara berpikir Jokowi tersebut, kata Reynaldo, membuat kebijakan terkait lingkungah hidup banyak yang terkesan dipaksakan dari atas ke bawah. Tidak mendengar atau melihat kondisi di level bawah.

Reynaldo memberi contoh syarat-syarat dan regulasi di bidang perizinan penguasaan atau penggunaan lahan yang terkesan dipermudah. Padahal menurutnya, masyarakat dapat menanggung kerugian dari perizinan yang diberikan itu.

"Momen besok adalah momen yang paling pas untuk dia [Jokowi] menyampaikan gagasan- gagasan besar itu dan akan menjadi sangat buruk seandainya dia kembali lupa untuk mendengarkan suara-suara rakyat yang menjerit ," tambahnya. (ain/ugo)

Let's block ads! (Why?)