PRD Bahas Nasib Papua Lewat Musyawarah di Yogyakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar musyawarah besar selama tiga hari di Imperial Ballroom, The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta, 5-7 Agustus 2019. Dengan melibatkan perwakilan mahasiswa dan pemuda papua di seluruh Indonesia, mereka akan mendiskusikan berbagai macam persoalan di bumi Papua.

Adapun tema yang diangkat ialah "Menangkan Pancasila di Bumi Papua".

Ketua Umum PRD Agus Jabo mengatakan musyawarah besar digelar untuk mencari rumusan jalan ke luar secara demokratis atas berbagai persoalan di Papua seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

"Yang akan dituangkan dalam bentuk resolusi," ujar Jabo melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (5/8).

Jabo menambahkan resolusi tersebut nantinya akan mengkritik otonomi khusus termasuk aspek kelembagaan dalam hal kepentingan masyarakat Papua. Hal itu, kata dia, sebagai upaya mendorong agar aspirasi basis masyarakat yang paling bawah menjadi dasar dalam membangun masyarakat Papua.

PRD menegaskan bahwa pembangunan di Papua musti menjunjung tinggi adat istiadat. Selain itu, pembangunan harus menjadikan masyarakat sebagai subjek agar keadilan dapat terwujud.

"Karena merekalah yang harus menjadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia," tutur Jabo.

Jabo menganggap konflik sering terjadi karena kapitalisasi dan ekssploitasi sumber daya alam Papua hanya menguntungkan segelintir orang. Ke depannya, dia ingin agar masyarakat dilibatkan dalam mengatur serta memberdayakan potensi yang ada.

"Agar mereka tidak merasa hanya ditempatkan di 'teras' rumah besar Indonesia," tukas dia.

Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar Alif Kamal mengaku tak khawatir acara bakal mengalami gangguan meski mereka punya stigma partai neo-komunisme.

Alif menegaskan sejak 2010 pihaknya sudah mengubah haluan menjadi partai yang berideologi Pancasila.

"Menjawab stigma itu lebih penting dengan melakukan hal-hal yang nyata, bagi kami menjadi pengejawantahan dari Pancasila" kata Alif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (5/8).

Alif memastikan pihaknya sudah mendapat rekomendasi dari Polda DI Yogyakarta terkait acara musyarah besar di Yogyakarta. Dalam surat tertanggal 2 Agustus 2019 yang diterima CNNIndonesia.com, kepolisian tidak mempermasalahkan rangkaian kegiatan PRD.

Dalam surat yang ditandatangai oleh Kapolda DIY Kombes Pol Nanang Juni Mawanto tertulis, mengingat kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum masyarakat hingga dikeluarkan rekomendasi ini tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan kerawanan. Bahwa, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas diselenggarakan kegiatan tersebut.

"Bahwa situasi dan kondisi wilayah DIY umumnya dan Sleman pada khususnya memungkinkan diselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai acara," bunyi surat tersebut.
[Gambas:Video CNN] (ryn/gil)

Let's block ads! (Why?)