Tanya Situasi di Papua Barat, Jokowi Telepon Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menelepon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk menanyakan serta memastikan situasi keamanan di daerah tersebut.

"Baru saja pak presiden telepon, intinya beliau mempertanyakan situasi keamanan di Manokwari dan daerah lain Papua Barat. Saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah aman aktivitas masyarakat juga sudah mulai berjalan lancar," kata Dominggus di tengah pertemuan bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aktivis mahasiswa di Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan secara umum situasi keamanan di Papua Barat saat ini cukup kondusif. Setelah menggelar pertemuan di Manokwari, Dominggus bersama Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau akan melakukan hal serupa di Kota Sorong dan Fakfak.

"Ini pun sudah saya sampaikan kepada bapak presiden. Pemprov Papua Barat bersama aparat baik TNI maupun Polri saat ini terus berupaya agar kerusuhan segera berhenti, saatnya kita bangun Papua Barat," ujar Dominggus.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Herry menerangkan pascakerusuhan di Manokwari pada Senin (19/8) mendapat tambahan kekuatan sebanyak 956 personel polisi dari sejumlah daerah. Ratusan personel itu masing-masing dibagi untuk wilayah Manokwari dan Sorong. Herry mengatakan jika situasi sudah benar-benar kondusif maka personel brimob bantuan dari Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bali itu akan segera dipulangkan.

Herry pun mengajak semua pihak untuk menjaga situasi Manokwari dan Papua Barat secara keseluruhan agar tetap kondusif. Polri bersama TNI akan bekerja maksimal dalam menciptakan keamanan.

"Kita semua butuh keamanan, supaya perekonomian berkembang baik, pemerintah bisa membangun dan seluruh aktivitas yang lain berjalan lancar," ucapnya lagi.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau mengajak masyarakat menjaga Papua Barat agar tetap aman.

"Kita harus jaga rumah ini, jangan dirusaki," ujarnya dalam pertemuan itu.

Tanya Situasi di Papua Barat, Jokowi Telepon Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani (ketiga kanan). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Majelis Rakyat Papua Desak Usut Dugaan Rasialisme

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat meminta Polri mengusut tuntas dugaan rasialisme saat pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, 16-17 Agustus 2019.

"Kata-kata rasis yang mendiskriminasi suku Papua itu yang menjadi akar masalah pada aksi anarkis yang terjadi di Manokwari juga beberapa daerah lain di Papua Barat. Maka pelakunya harus diusut, harus diproses hukum karena ini sangat berbahaya bagi persatuan negara dan bangsa Indonesia," kata Anggota MRP Papua Barat, Anton Rumbruren di Manokwari kemarin.

Anton sendiri meyakini dugaan penghinaan bersifat rasis itulah yang memicu kemarahan di kalangan masyarakat Papua sehingga terjadinya perusakan di sejumlah tempat.

Oleh karena itu, ia berharap diskriminasi rasial yang terjadi di Surabaya harus ditanggapi secara serius. Pelaku, katanya, harus bertanggungjawab secara hukum.

"Kalau soal kasus bendera, tidak terlalu memberi dampak emosional bagi kami. Tapi kata-kata yang menghina ras Papua itu masalah serius, kami juga manusia jadi jangan sembarang melontarkan kata-kata tak senonoh terhadap kami orang Papua," kata dia.

Warga melintasi Pasar Tambruni yang dibakar massa saat melakukan aksi di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, Rabu (21/8). (ANTARA FOTO/Wahyu Rumagesan)

Ketua MRP Papua Barat Maxi Ahoren pada kesempatan terpisah mengatakan pihaknya mendukung aksi damai yang menolak isu rasial dan diskriminasi bagi orang Papua. Namun, ia menyesali aksi damai itu justru dimanfaatkan pihak-pihak yang memperkeruh situasi dengan membakar merusak fasilitas publik serta tempat usaha milik masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Tidak ada relevansinya antara masalah di Surabaya dengan aksi pembakaran gedung DPR juga kantor MPR Papua Barat di Manokwari. Artinya ada pihak lain yang menciptakan kerusuhan dalam aksi itu," duga Maxi Ahoren.

Terkait kasus penghinaan ras Papua, MRP berharap pemerintah pusat menanggapi secara serius. Masalah ini harus diselesaikan pada tingkat nasional.

"Ini tidak bisa diselesaikan hanya di Papua Barat. Menteri Dalam Negeri harus segera menfasilitasi penyelesaian persoalan ini secara baik, semua pihak harus dikumpulkan," ucapnya lagi.

Aksi kerusuhan di Manokwari, lanjut Ahoren, sudah menjalar ke daerah lain di Papua Barat diantaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Pemerintah daerah serta aparat keamanan sudah bekerja maksimal agar kerusuhan seperti di Sorong dan Fakfak tidak melebar ke daerah lain.

[Gambas:Video CNN] (Antara/kid)

Let's block ads! (Why?)