10 Kursi Pimpinan MPR, Antara Urgensi dan Bagi-bagi Kekuasaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Usulan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dari lima, menjadi 10 orang mengemuka di sela lobi bagi kekuasaan di kursi kabinet pemenang pemilu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wacana ini pertama kali dilontarkan Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bersama Nasdem saat ini adalah dua partai yang tidak punya wakil di pimpinan MPR.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8).

Aroma politik bagi-bagi kekuasaan mencuat dinilai banyak pihak. Langkah politik PAN dinilai tidak tepat karena menunjukkan keegoisan para elite.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan MPR sebagai sebuah sebuah lembaga negara seharusnya memiliki struktur yang tetap. Menurutnya, komposisi tidak bisa diubah hanya demi kepentingan politik sesaat.

Justru, Idil menilai, MPR seharusnya bersifat adaptif pada problematika yang dihadapi bangsa, alih-alih malah mengakomodasi kepentingan pencari kekuasaan.

"MPR seharusnya punya guidence yang jelas terkait struktur lembaga negara. Kalau seperti ini akhirnya orang akan mengatakan ini lebih kepada bagi-bagi kekuasaan dan politik transaksional," kata Idil kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/8).

Idil menilai pembagian kursi pimpinan MPR untuk semua partai politik-- yang lolos ke Senayan, hanya dihubungkan dengan alasan yang terlalu mengada. Misalnya, kata dia, tidak ada hubungan antara wacana penambahan kursi pimpinan MPR dengan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Tidak ada hubungannya," ucap Idil.

Terpenting dilakukan MPR saat ini, kata Idil, adalah memperbaiki kinerja dan menunjukkan komitmen keberpihakan pada masyarakat. Menurutnya, MPR periode mendatang harus bisa menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan saat ini untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Sejauh itu tidak dilakukan atau tidak tersosialisasi agak susah menyandarkan harapan bahwa MPR punya taring," tutur Idil.

Senada, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mempertanyakan tujuan penambahan kursi pimpinan MPR periode mendatang dari lima menjadi 10.

Menurutnya, elite politik telah mengabaikan kepentingan masyarakat dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Permasalahan bangsa Indonesia saat ini, kata dia, bukan terletak pada jumlah pimpinan MPR.

"Dalam (regulasi) tidak ada jumlah seperti itu. Berarti demi kekuasaan mereka mengabaikan kepentingan rakyat," ucap sosok yang akrab disapa Ubed itu.

Ubed berkata, politik seharusnya bicara pada hal-hal untuk menyelesaikan beragam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, bukan bagi-bagi kekuasaan.

"Kalau bagi-bagi kekuasaan sebagai cara menyelesaikan masalah, tanda politik kita tidak dewasa atau tidak matang. Politik itu bukan bagi-bagi kekuasaan, saya kira kalau begitu miris mendengarnya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN] (mts/ain)

Let's block ads! (Why?)