Pengamat Militer: Ancaman Pertahanan di Kaltim Lebih Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menilai potensi ancaman pertahanan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru lebih kecil karena daerah itu lebih tertutup daripada Jawa.

"Kalau dari potensi ancamannya sebenarnya dia lebih rendah di banding dengan di Jawa. Di Jawa kan terbuka dan kecil," ujar Muradi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/8).

Pemerintah sebelumnya telah memastikan bakal memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Infrastruktur dasar di dua kabupaten rencananya mulai dibangun pertengahan 2020.

Meski potensi ancaman kecil, Muradi mengingatkan pemerintah harus tetap mengembangkan kekuatan pertahanan. Pertimbangannya, kata Muradi, secara geografis Kaltim dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia hingga Filipina.

Angkatan Darat merupakan matra pertama yang harus diperkuat. Muradi menyebut perlu ada Komando Daerah Militer baru yang fokus menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Kodam baru juga diperlukan untuk khusus menjaga ibu kota.

Matra kedua yang perlu diperkuat adalah Angkatan Laut. Ia menilai perlu ada Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) baru mengingat posisi ibu kota baru berada di pesesir laut. Adapun untuk Angkatan Udara, ia menyebut perlu ada Skuadron baru untuk mendukung AD dan AL.

"Jadi kalau boleh dikatakan, semua potensinya masih harus sama-sama, tapi karena dia berada berbatasan langsung dengan negara lain walaupun jaraknya ribuan kilo tetap jadi bagian yang harus diperhatikan betul," ujarnya.

Muradi menilai kedalaman laut di Selat Makassar menjadi alasan lain menurunnya potensi ancaman pertahanan jika ibu kota di Kaltim. Ia berkata kedalaman laut itu membuat kapal selam hingga kapal perang modern dan berukuran besar bisa berada dekat di ibu kota.

"Jadi menurut saya dengan keberadaan alutsista itu bisa lebih menjamin pertahanan ibu kota baru," ujar Muradi.

Muradi menambahkan pemindahan ibu kota secara otomatis akan berdampak pada pemindahan Markas Besar TNI dan Polri. Akan tetapi, ia mengatakan pemindahan itu tidak akan mempengaruhi koordinasi ketika terjadi ancaman.

Menurutnya koordinasi tak akan terganggu karena ada teknologi komunikasi. Selain itu, telah ada satuan yang tersebar di Indonesia.

"Pemindahan Mabes hanya secara administratif. Karena operasionalnya tersebar di banyak tempat," ujarnya.

Lebih dari itu, Muradi meminta semua pihak tidak berpolemik dengan kemungkinan Indonesia lebih mudah diinvasi lantaran pindah ke Kaltim. Ia menyebut peperangan saat ini dan masa yang akan datang berada di wilayah siber.

"Jadi mau pindah ke daerah terpencil sekalipun tidak pengaruh. Karena ancamannya bukan pendudukan, tapi siber dan sebagainya," ujar Muradi.

[Gambas:Video CNN] (jps/wis)

Let's block ads! (Why?)