Ia mengatakan, tim investigasi komprehensif ini terdiri dari unsur orang tua, dewan pendidikan kota, dan dewan pendidikan provinsi,
"Kita libatkan semua. Jumlah tim maksimal 9 orang diketuai oleh Kadis Pendidikan," ujar Herman di Palembang, Minggu (21/7) seperti dilansir Antara.
Tim itu akan menyelidiki mengapa tersangka melakukan perbuatan kekerasan terhadap siswa baru yang berujung pada kematian.
"Apakah memang ada prosedur yang memang dibuat oleh lembaga. Inilah yang sedang diselidiki dengan menurunkan tim yang diharapkan dalam waktu dekat akan dapat menyimpulkan," katanya.
Herman mengatakan tim investigasi itu mulai bekerja hari ini. Jika ada unsur kelembagaan dalam peristiwa tersebut, Herman menegaskan tak ragu memberikan sanksi keras.
Ia pun mendorong agar polisi dapat melakukan penegakan hukum atas peristiwa kekerasan di dalam kegiatan MOS di SMA semi militer tersebut.
"Untuk proses hukum itu akan terus, digiring sedemikian rupa sehingga pihak kepolisian dapat segera mengembangkan apa yang sudah ditetapkan kemarin ada satu sebagai tersangka karyawan dari Sekolah Taruna Indonesia tersebut," ujar Herman.
Sebelumnya polisi telah menetapkan Obby Frisman Arkatu, 24, tersangka penganiayaan yang menyebabkan tewasnya DBJ (14), siswa baru SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia, Palembang.
Obby, lewat kuasa hukumnya, mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya. Ia mengklaim tak melakukan pemukulan dan penganiayaan, justru membantu korban.
Sementara itu selain DBJ, korban tewas diduga karena kekerasan dalam MOS di SMA Taruna Indonesia Palembang yakni WJ (14). WJ berpulang setelah enam hari koma dan di RS RK Charitas Palembang, Jumat (19/7).
![]() |
KPAI Desak Kemendikbud Turun Tangan
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk tim untuk mengevaluasi SMA Taruna Indonesia Palembang.
"KPAI mendesak Kemendikbud, Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk membentuk tim khusus guna mengevaluasi total dan mengaudit keuangan SMA Taruna Indonesia Palembang dan juga sekolah-sekolah sejenis yang mengaku semi militer," ujar Retno dalam keterangan pers, Sabtu (20/7).
Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan para siswanya. Dia menegaskan tidak boleh ada kekerasan di lembaga pendidikan.
"Seharusnya tidak ada istilah "semi militer" di lembaga pendidikan pada jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK. Kasus kematian DBJ dan WK merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dan pengawas secara mendalam," kata dia.
Sementara itu di Dinas Pendidikan Sumsel telah membentuk tim satgas evaluasi yang terdiri atas tujuh orang untuk melihat lebih dalam sistem MOS di SMA Taruna Indonesia Palembang.
"Proses hukum sedang berjalan di kepolisian, kami serahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Namun dari sisi diknas perlu meninjau dari sisi lain, terutama terkait sistem pendidikan karena ini mengadopsi gaya militer," kata dia.
Ia menambahkan bahwa Tim Satgas ini dibentuk terdiri dari orang terkait dalam kependidikan, pengawas sekolah, dan pihak terkait.
"Target kami dalam sepekan sudah harus selesai [hasil evaluasi]," kata dia.
Widodo juga menegaskan kepada 105 siswa yang mengikuti MOS di SMA Taruna Indonesia Palembang dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan ini agar dipastikan tidak ada dampak buruk lagi seperti yang dialami DLB dan WK.
[Gambas:Video CNN] (Antara/kid)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2M68B3O
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Gubernur Sumsel Bentuk Tim Investigasi Kasus MOS SMA Taruna"
Post a Comment