Bupati Kudus Jual Beli Jabatan, Kemendagri Sebut Memalukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menilai Bupati Kudus M Tamzil yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terjerat kasus jual-beli jabatan sebagai tindakan yang memalukan.

"Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT, apalagi kasus jual beli jabatan," kata Bahtiar dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (27/7).

Lebih lanjut, Bahtiar mengaku heran masih ada kepala daerah yang masih menjalankan praktik korupsi berupa kasus jual beli jabatan.

Pasalnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sudah berulangkali mengingatkan kepada seluruh daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

"Bahkan kalau Gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK," kata dia.

Bahtiar lantas menjelaskan area rawan korupsi di daerah antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan.

Tak hanya itu, Bahtiar mengatakan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korpsugah) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Akan tetapi , kembali pada individu masing-masing bila kembali terjadi kasus korupsi.

"Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing," kata dia.

Sebelumnya, KPK kembali menggelar OTT pada Jumat (26/7). Operasi kali ini dilakukan KPK di Kabupaten Kudus, ‎Jawa Tengah. Dari operasi senyap itu KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat.

KPK menduga kasus transaksi suap itu dilakukan terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Tim juga mengamankan sejumlah uang, dalam OTT tersebut.

[Gambas:Video CNN] (rzr/mik)

Let's block ads! (Why?)