Menakar 'Empuk' Kursi Ketua MPR yang Diperebutkan Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menjadi rebutan hampir semua partai politik (parpol) usai Pemilu 2019.

Rebutan itu tak hanya terjadi di barisan parpol koalisi pendukung petahana Joko Widodo-Maruf Amin saat pilpres 2019, namun juga terjadi di kubu oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beradu argumen dengan merasa paling berhak untuk mendapatkan kursi ketua MPR yang saat ini diduduki oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Belakangan Golkar malah mengaku siap membicarakan perihal kursi MPR itu dengan Partai Gerindra yang mulai ikut-ikutan membidik kursi Ketua MPR dengan dalih rekonsiliasi pilpres.

Di sisi lain, PAN juga terlihat tak rela jika kursi ketua MPR berpindah ke partai lain. Sementara Demokrat mengungkit jasa partainya saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa dengan memberikan jatah kursi MPR ke PDIP. Demokrat minta PDIP mengingat jasa SBY itu.

Bukan tanpa alasan para elite politik di Indonesia memperebutkan kursi Pimpinan MPR. Kursi ini dianggap posisi strategis dalam biduk pemerintahan di Indonesia dan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sangat tinggi.

Posisi Ketua MPR dinilai sedikit lebih istimewa dibanding pimpinan lembaga negara lainnya karena punya kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Tak hanya itu, Ketua MPR juga punya wewenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, serta memilih Presiden atau Wakil Presiden bila terjadi kekosongan jabatan. Bahkan, MPR juga berhak mengubah aturan terkait lamanya presiden menjabat.

Pengamat Politik dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan menyebut ada dua hal utama dalam memandang posisi Ketua MPR saat ini. Pertama terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kedua sudut pandang pragmatis dimana posisi pimpinan MPR dianggap sangat enak bagi politisi manapun.

"Bayangkan dengan fungsi minimalis, mendapatkan fasilitas setara pimpinan lembaga tinggi lainnya," kata Rafif saat dihubungi CNNIndonesia.com, melalui pesan singkat, Jumat (19/7).

Menurut Rafif, kunci dari perebutan kursi MPR saat ini ada pada persoalan GBHN. Sebab apabila GBHN kembali menjadi penting, maka MPR akan penting juga.

"Pembahasan mengenai GBHN tersebut yang kemudian membuat pimpinan MPR menjadi penting perannya, termasuk menyusun perangkatnya," kata Rafif.

Terkait partai politik yang berpeluang mendapat posisi ini. Menurut Rafif kecil kemungkinan bisa dipegang oleh pihak oposisi. Untuk saat ini kursi pimpinan masih mungkin diduduki oleh partai koalisi di Pilpres yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Dari peta politik sekarang, kecil kemungkinan (didapat oposisi) aktor penentu tetap ada di dua partai yakni PDIP, Golkar," ujarnya.

Direktur Eksutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut posisi ini memang pantas diperebutkan. Apalagi partai-partai politik di pemerintahan saat ini memang sangat haus kekuasaan. Maka tak heran, baik partai yang beroposisi maupun berkoalisi sama-sama membidik kursi ini.

"Ya saya kira karena MPR ini memiliki kewenangan yang sangat strategis. Siapa yang bisa mengubah aturan soal jabatan presiden? MPR," kata Karyono saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/7).

Menurutnya sah-sah saja jika PDIP, Golkar hingga Gerindra menginginkan kursi ini. Hanya saja, untuk partai oposisi sendiri dirasa akan cukup sulit dan kemungkinannya sedikit lebih kecil.

Kecuali, jika ada perbincangan intensif antara partai, mengingat pemilihan ketua MPR sendiri memang dilakukan dengan sistem paket, bukan dengan sistem pemenangan Pemilu seperti kursi Pimpinan DPR.

"Ya memang tidak ada aturan yang larang pemenang pemilu ambil posisi MPR atau sebaliknya. Yang paling penting adalah kompromi politik yang terjadi di antara parpol," katanya.

Karyono sendiri tak bisa menyatakan satu partai tertentu layak menerima posisi sebagai Ketua MPR. Sebab, sebagai kursi yang memiliki kewenangan tinggi, Ketua MPR haruslah dimiliki oleh sosok yang memiliki pengalaman dalam sistem MPR. Tentu tak bisa diduduki oleh pihak yang minim pengalaman.

"Siapa yang paling layak itu menurut saya penting punya rekam jejak pengalaman di DPR dan MPR dan juga bisa diterima seluruh kalangan," katanya.

[Gambas:Video CNN][Gambas:Video CNN] (tst/DAL)

Let's block ads! (Why?)