Setelah enam bulan bekerja, Tim Gabungan hanya mampu memberikan rekomendasi kepada polisi untuk mengejar tiga orang mencurigakan --yang pada dasarnya sudah diselidiki oleh kepolisian. Tim Gabungan tak mampu menyebut secara definitif nama pihak yang bertanggung jawab dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan, April 2017 lalu.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar sejak awal telah menduga Tim Gabungan bakal gagal mengungkap pelaku penyiraman pada Novel.
"Berbelas bulan tidak ada juntrungan kerjanya," ujar Haris kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/7).
Haris mengklaim telah berulangkali menyarankan dibentuk TGPF oleh Presiden Jokowi. Dia menilai pembentukan TGPF independen oleh Jokowi bisa membuat kasus tersebut lebih serius ditangani.Selaku presiden, Jokowi memiliki kewenangan tinggi untuk memerintah. Hanya saja, menurut Haris, Jokowi punya banyak pertimbangan untuk membentuk tim tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu diyakini memperhitungkan kemungkinan kasus Novel kembali gagal diungkap oleh tim bentukannya. Haris menyebut jika kemungkinan ini terjadi, citra Jokowi akan tercoreng.
"Tapi kalau sekarang jelek, kan ada kapolri yang pasang badan. Presiden tinggal bilang 'itu bukan urusan saya'," tutur Haris.
 Penyerangan terhadap Novel Baswedan gagal diungkap Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Itu kalau dibuka bisa jadi menggugurkan legitimasi pemerintahan hari ini. Jadi ya memang melibatkan jabatan yang sangat tinggi dalam kekuasaan," kata Haris.
Di sisi lain, Haris menilai Jokowi memang tak sepenuhnya peduli pada kasus Novel. Selama ini mantan wali kota Solo itu cenderung baru memberi perhatian lebih jika kasus itu sudah mendapat tekanan dari publik.
"Jokowi ini presiden paling buruk dalam soal hukum sepanjang sejarah. Jokowi sebetulnya enggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia baru peduli kalau ada masalah hukum yang termanifestasi dalam tekanan publik," terangnya.Kasus Novel masih terus bergulir meski Tim Gabungan telah selesai bekerja. Tindaklanjut kasus ini akan dialihkan kepada Tim Teknis yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Idham Azis.
Haris meyakini Tim Teknis itu hanya akan mengulangi kegagalan Tim Gabungan dalam mengungkap pelaku utama penyerangan.
"Kasusnya paling banter nangkepin pelaku lapangan. Balik lagi ke situ, muter-muter aja di situ. Jadi kalau orang Jawa bilang 'mbulet' aja gitu," tuturnya.
Pendapat berbeda disampaikan ahli hukum pidana Universitas Padjajaran Agustinus Pohan. Menurutnya, Jokowi tak perlu membentuk TGPF independen karena akan berdampak negatif jika pelaku penyerangan pada Novel gagal terungkap.
"Enggak usah presiden yang bikin. Kalau gagal pengaruh ke citranya dia. Mending masyarakat sipil bikin, minta dukungan ke negara, misal kewenangan atau kerja sama dengan kepolisian," ucapnya.
Terlepas dari hal tersebut, Agustinus menilai kasus Novel memang sulit diungkap mengingat banyak dugaan bahwa kasus itu melibatkan pihak di lingkaran kekuasaan. Namun menurutnya janggal apabila tim gabungan dan pihak kepolisian saat memberi keterangan kemarin telah menyampaikan motif tanpa mengungkap pelaku penyerangan.
"Dari mana tahu motif kalau tidak ada indikator pelaku. Mestinya kalau omongin motif, tim punya indikator siapa pelakunya. Itu logikanya begitu," katanya.Saat ini, lanjut Agustinus, pemerintah melalui kepolisian harus serius membuktikan pelaku penyerangan pada Novel.
Tim Teknis yang dibentuk pun harus segera menindaklanjuti pengusutan untuk mengungkap pelaku utama dalam kasus tersebut. Sebab, keseriusan dalam mengungkap kasus itu menjadi indikator menjamin kepercayaan masyarakat.
"Pemerintah perlu membuktikan dia bekerja benar. Bagaimana mau percaya pemerintah benar berantas korupsi kalau kasus ini tidak terungkap," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (psp/wis)
from CNN Indonesia https://ift.tt/32DKCyL
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Stagnasi Kasus Novel dan Jurus Main Aman ala Jokowi"
Post a Comment