YLBHI: Anies Tak Salahi Wewenang Terbitkan IMB Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YlBHI) menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menyalahi aturan atau lebih tepatnya tidak menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelumnya, kebijakan Anies menerbitkan IMB reklamasi sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dikeluarkan banyak dikritik. Meski Pemprov DKI mengatakan telah merampungkan draf Raperda itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengklaim sampai saat ini belum menerimanya.

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arif Yogiawan menilai penerbitan IMB lebih kepada bentuk dari pemanfaatan momentum bagi Anies.

"Itu bukan penyalahgunaan wewenang, hanya semacam memanfaatkan momentum," kata Yogi kepada CNNIndonesia.com di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

"Tapi seyogyanya itu kan ditahan dulu," tambah dia.

Yogi menjelaskan yang dimaksud dengan memanfaatkan momentum adalah ketika Raperda belum keluar, Anies malah menerbitkan IMB pada wilayah atau bangunan yang memiliki nilai strategis atau pun yang berdampak pada penerbitan perda.

Menurut Yogi, hal ini bisa jadi karena Anies dikejar waktu dari pemohon IMB atau pihak yang mau melakukan usaha di wilayah itu.

"Tetapi kemudian dia perlu menjelaskan kepada pemohon karena bagaimanapun juga yang namanya pemohon, ini kan bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ya," jelas Yogi

"Seyogyanya dia menjelaskan [kepada pemohon IMB] ada bangunan-bangunan ini ada beberapa yang sangat strategis," kata dia.

Yogi menilai secara hukum, penerbitan IMB reklamasi bisa dilakukan penyesuaian mengikuti waktu yang ditentukan. Anies tidak akan menemui masalah hukum asalkan mau berkomitmen terhadap kepentingan publik.

"Ketika IMB habis atau berubah, maka dia bisa melakukan penyesuaian. Tapi kalau dia mau komitmen, dia bisa bilang dulu ke si pemohon IMB-nya," ujar Yogi.

Sebelumnya, Anies disebut mengeluarkan setidaknya 932 IMB untuk bangunan di atas pulau reklamasi. Anies mengatakan pihaknya mengacu kepada Pergub nomor 206 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.

Peraturan itu disebut Anies memungkinkan pemerintah daerah mengatur zonasi sementara DKI belum memiliki Raperada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Raperda itu hingga kini masih digodok di DKI dan rencananya akan diserahkan ke DPRD DKI.

Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis prosedur pemberian IMB yang harus dilalui pengembang. Menurut LBH setidaknya ada empat syarat yang tidak terpenuhi dari 14 syarat pemberian IMB yang harusnya dipenuhi Anies di lahan reklamasi.

Syarat pertama, sedianya DKI harus punya Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN). Ayu mengatakan, RTRN ini ada di draf pemerintah pusat. RTRN soal reklamasi ini, kata Ayu, diketahui merupakan satu kesatuan dari proyek Giant Sea Wall yang menjadi tanggul di Teluk Utara Jakarta.

Kedua, harus ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS) Pantura dan harus tersedianya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K).

Keempat, Harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta dan RDTR ini harusnya diatur dalam Peraturan Daerah.

"Namun kan bisa kita lihat Perda ini sudah di Shortcut sejak keluarnya Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 yang tidak memiliki kekuatan hukum," kata pengurus LBH Jakarta, Ayu Eza di Jakarta, Jumat (21/6).

[Gambas:Video CNN] (ani/DAL)

Let's block ads! (Why?)