Jokowi tanpa tedeng aling-aling, mengabaikan fakta politik para menteri merupakan kader pilihan mitra koalisi di Pilpres. Jokowi seolah ingin tampil tegas, melepas tekanan parpol dalam seleksi pembantu di kabinet.
Dalam salah satu bagian pidatonya, mantan wali kota Solo ini menegaskan tak boleh ada lagi pihak yang bekerja menggunakan pola pikir lama dan hanya mengikuti rutinitas.
"Kita juga tidak ingin ada lagi pola kerja linier, tidak ada lg kerja-kerja yang hanya rutinitas, yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi yang bekerja di zona nyaman. Penyakit kita di situ. Kita harus berubah," tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bukan tanpa alasan Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya. Menurut Ujang, pada periode pertama kepimpinannya banyak menteri yang kinerjanya tak maksimal.
Ujang menyatakan Jokowi memang perlu memilih menteri yang memiliki kualitas prestasi, integritas, dan bekerja demi masyarakat. Menurutnya, Jokowi juga tak perlu takut dengan tekanan partai politik ketika memilih menteri untuk kabinet periode kedua.
"Jangan asal comot. Jangan ikut dan manut pada tekanan partai koalisinya. Buat saja the dream team. Agar kabinet bisa langsung running bekerja," tuturnya. Selain itu, kata Ujang, tak berlebihan pesan Jokowi juga berkaitan dengan beberapa menteri turut terseret kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ujang menilai Jokowi ingin memiliki sosok menteri yang berani karena banyak menteri yang lambat dan tak berani mengeksekusi kebijakan dengan cepat. Menurutnya, sejumlah menteri juga kurang bisa menggerakkan birokrasi dalam melaksanakan tugas.
"Lalu birokrasinya bekerja tidak sesuai harapan. Maklum, birokrasi di Indonesia, masih ingin dilayani. Bukan ingin melayani," ujarnya.
"Kementerian yang kinerjanya masih belum maksimal hampir lima puluh persennya lebih," kata Ujang melanjutkan.
Menteri penghambat kebijakan
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ikhsan menyatakan pernyataan Jokowi terkait keinginan memiliki menteri yang berani karena pada periode sebelumnya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
Menurut Bakir, sebelum menyampaikan pidato semalam, Jokowi juga sudah beberapa kali menegur sejumlah menteri yang dinilai kurang membantu melaksanakan program kerja pada periode pertama.
"Artinya kan ada beberapa langkah-langkah yang dianggap menghambat terhadap atau tidak memperlancar terhadap kebijakan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," ujar Bakir kepada CNNIndonesia.com.
Bakir mengatakan selain soal sosok menteri yang berani, Jokowi juga menekankan masalah reformasi birokrasi pada periode kedua, yang kali ini didampingi Ma'ruf Amin. Ia menyatakan reformasi birokrasi ditekankan Jokowi agar kebijakan yang telah ditetapkan bisa berjalan baik.
"Pak Jokowi pasti tau lah selama lima tahun ini ada kebijakan-kebijakan yang terhambat oleh birokrasi yang justru kontraproduktif terhadap keinginan Pak Jokowi," katanya.
Menurut Bakir, reformasi birokrasi yang ingin Jokowi lakukan pada periode kedua ini salah satunya adalah mempercepat proses perizinan yang mendukung investasi. Ia menyebut salah satu contoh yang terhambat adalah terkait perizinan penggunaan lahan untuk investasi.
"Kebijakan khususnya di birokrasi ini masih lamban jalannya, sehingga perlu langkah-langkah, bahkan Pak Jokowi semalam menyinggung dia akan turun langsung," tuturnya.
Bakir mengatakan keinginan Jokowi memiliki menteri yang berani agar kebijakan-kebijakan pada periode kedua nanti bisa dieksekusi secara cepat. Terlebih, kata Bakir, lima fokus pembangunan yang disampaikan Jokowi semalam sebenarnya sudah berjalan sejak periode pertama.
[Gambas:Video CNN] (fra/ain)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2JOYxd0
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menangkap Pesan Jokowi Mencari Menteri Pemberani"
Post a Comment